Pemerintah menetapkan pagu indikatif atau perkiraan awal anggaran untuk kementerian/lembaga (K/L) pada tahun 2026. Dari total 98 K/L, Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran terbesar, yakni Rp 217,86 triliun.
Jakarta | Lembaga Gizi ini mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa MBG akan terus diperkuat tahun depan.
“Pada tahun 2026, MBG terus diperkuat hingga dapat melayani seluruh 82,9 juta potensi penerima manfaat melalui 30 ribu unit satuan pelayanan pemenuhan gizi,” kata Sri Mulyani dalam sidang paripurna DPR, Senin (20/5/2025).
Ia menambahkan, program MBG didesain untuk memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Program ini dilaksanakan dengan melibatkan lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan komunitas lokal untuk menjaga efektivitas, akuntabilitas, serta memaksimalkan dampak ekonomi,” ujarnya.
Pada APBN 2025, program MBG telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun. Pemerintah kemudian menambahkan Rp 100 triliun, sehingga total anggaran yang dikelola BGN tahun ini mencapai Rp 171 triliun.
Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, BGN diajukan untuk mengelola dana Rp 217,86 triliun. Rinciannya, Rp 7,45 triliun digunakan untuk program dukungan manajemen, sedangkan Rp 210,4 triliun dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional.
Pagu anggaran BGN pada 2026 melampaui Kementerian Pertahanan yang diajukan sebesar Rp 167,4 triliun. Di bawahnya, Kepolisian mendapat alokasi Rp 109,6 triliun, disusul Kementerian Kesehatan (Rp 104,3 triliun) dan Kementerian Sosial (Rp 76 triliun).
