Publik kembali dikejutkan oleh dugaan skandal memalukan di jantung institusi penegak hukum perairan. Aktivitas bongkar muat BBM ilegal diduga terjadi di dalam area Markas Direktorat Polisi Air dan Udara (Polairud) Bitung, menggunakan dalih dokumen resmi milik PT. Hokari yang semestinya hanya berlaku untuk distribusi Biosolar di atas perairan, bukan darat ke kapal.

Bitung, Sulut | Kapal SPOB ALLVINA 05 terpantau melakukan aktivitas tersebut langsung di dermaga milik negara, lengkap dengan pungutan liar sebesar Rp300 per liter sebagai “biaya dermaga”. Ini bukan lagi soal kelalaian, tapi indikasi sistematisnya mafia BBM berseragam.

Ucok Sky Khadafi, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), menyuarakan desakan keras kepada Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Roycke Harry Langie, untuk mencopot Dirpolairud Bitung, AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito. Ia menegaskan bahwa praktik terang-terangan ini hanya mungkin terjadi bila ada pembiaran atau bahkan perlindungan dari pihak dalam.

Yang lebih mengejutkan, KSOP Bitung (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan) pun diduga ikut “mengamankan” jalannya distribusi BBM ilegal ini. Bukan membongkar, mereka justru dituding mengarahkan operasi ilegal dari jetty liar ke dermaga Polairud, zona yang seharusnya steril dari kejahatan laut.

“Kalau markas Polairud saja bisa dipakai mafia BBM, berarti sistem pengawasan kita sudah ambruk. Ini bukan sekadar salah prosedur, ini sudah korup dari akar,” ujar Khadafi, Seperti dilansir bhayangkarautama.id.

Seragam tidak boleh jadi tameng kejahatan. Sudah saatnya aparat penegak hukum membersihkan internalnya sebelum publik kehilangan seluruh kepercayaan. Kapolda Sulut dituntut bertindak cepat dan tegas—bukan hanya pada Dirpolairud, tapi juga pada siapa pun yang bermain dalam jaringan kotor ini. (***)

Sumber: bhayangkarautama.id