Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat resmi menahan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM) berinisial PI, atas dugaan korupsi dana operasional perusahaan tahun anggaran 2021. Penahanan dilakukan setelah PI menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik, Padang, (22/05/2025).
Padang, Sumbar | Perumda PSM menerima dana subsidi sebesar Rp18 miliar dari APBD melalui Dinas Perhubungan Kota Padang pada Maret 2021. Dana tersebut ditujukan untuk biaya operasional langsung Bus Trans Padang dan gaji pegawai sebagai bagian dari biaya operasional tidak langsung.
Namun, alih-alih digunakan sesuai peruntukan, PI diduga memotong sebagian dana operasional langsung dan mengalihkannya ke proyek-proyek yang tak sesuai rencana dan prosedur. Salah satu proyek tersebut adalah pembangunan wahana taman bermain—yang hingga kini berujung mangkrak tanpa kejelasan manfaat publik.
Tak hanya itu, PI juga disebut menggunakan dana perusahaan untuk membuka usaha delivery order semen beton dan bahkan melakukan perjanjian hutang-piutang dengan bank BUMN tanpa persetujuan dewan pengawas maupun pemilik modal.
Audit resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat memperkuat dugaan, menyatakan bahwa kerugian negara mencapai Rp2,7 miliar akibat manuver liar sang Dirut. Penyidik juga telah memanggil lebih dari 40 saksi, termasuk tim ahli, untuk membongkar praktik korupsi berjamaah ini.
PI dijerat dengan, Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2021, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (primer), Dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU yang sama (subsider).
Ancaman pidana atas pasal-pasal tersebut mencapai lebih dari lima tahun penjara, menjadi dasar kuat Kejati Sumbar melakukan penahanan selama 20 hari ke depan.
Kasus ini menggambarkan buruknya pengawasan terhadap perusahaan milik daerah, di mana manajemen seolah bebas bertindak tanpa akuntabilitas. Dari subsidi transportasi publik berubah jadi taman hiburan tak terpakai, lalu menyimpang ke sektor usaha beton dan utang bank yang tidak jelas arah balik modalnya.
Apakah PI akan bicara soal kemungkinan keterlibatan aktor-aktor lain di balik layar? Ataukah ini hanya puncak dari gunung es korupsi sistemik di tubuh BUMD? (***)
