Seluruh aktivitas pelayanan pasien di RSUD Kota Padang Panjang mendadak terhenti total. Semua poli dan apotek ditutup, tanpa pemberitahuan resmi ke publik, Jumat siang (16/05/2025).
Padang Panjang, Sumbar | Pantauan tim di lokasi menunjukkan hampir seluruh pegawai—mulai dari ASN, staf administrasi, perawat, hingga tenaga medis—berkumpul di depan ruang rekam medis. Mereka menyuarakan kekecewaan atas penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara sepihak oleh Pemkot Padang Panjang.
Salah satu perawat senior, sebut saja Bidan Mel, menyampaikan bahwa aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap Surat Pemberitahuan Penghentian Pembayaran TPP dengan nomor: 900.1/234/BPKD-PP/V/2025, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, AP, M.Si.
Dalam surat tersebut, tertulis bahwa mulai Mei 2025, ASN penerima tunjangan profesi guru (PNSD) dan ASN penerima jasa pelayanan RSUD tidak lagi mendapatkan TPP.
“Tiba-tiba TPP kami dihentikan. Padahal jasa medis (JM) pun sudah lima bulan tidak dibayarkan. Kami pegawai golongan III biasa, hanya menerima TPP sekitar Rp3juta 200ribu per bulan. JM paling-paling Rp500 ribu. Kalau dua-duanya hilang, kami makan pakai apa? Gaji pokok saja sudah digadaikan SK-nya ke bank,” ujar salah satu staf.
Saat dicoba menghubungi Direktur RSUD, dr. Lismawati Rasyid, namun tidak berada di ruangannya, dihubungi via telepon di nomor 0813-7822-****, nomor yang bersangkutan juga tidak aktif.
Aksi protes yang dimulai sejak pukul 11.23 WIB ini menyebabkan seluruh aktivitas di RSUD lumpuh total. Bahkan, menurut saksi mata, salah seorang Dokter Spesial, dr. Hj. SY, yang disebut sebagai kakak kandung Wali Kota Hendri Arnis, terpaksa meninggalkan lokasi demi menghindari amarah massa yang memuncak. (***)
