Embung Batang Bingung, dibangun dengan anggaran fantastis, diklaim akan mengatasi krisis air bersih dan irigasi namun kini yang tersisa hanya kubangan lumpur, tanggul setengah jadi, dan struktur beton yang rusak.

Kota Solok, Sumbar | Inilah potret terbaru Embung Batang Bingung, salah satu proyek pemerintah yang sumber anggarannya dari APBN lewat Kementerian PUPR / BWS Sumatera V yang justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik Kota Solok.

Fakta Proyek: Dua Tahap, Dua Masalah
Berdasarkan dokumen LPSE Kementerian PUPR, Tahap I Tahun 2022 Pembangunan Embung Air Baku Batang Bingung dengan Pemenang PT Damarindo Mandiri Perkasa, Nilai kontrak Rp 9.424.364.000, Tanggal kontrak 21 Oktober 2022, Durasi kerja 150 hari kalender, Output Struktur dasar embung, galian awal, tanggul awal, saluran pengarah.

Tahap II Lanjutan 2023, dengan Pemenang PT Taman Karya Menggala, Nilai kontrak, Rp 10.423.327.000, Tanggal kontrak 22 Mei 2023, Pengawasan oleh CV Eka Consultant dengan anggaran sebesar Rp 732.400.000.

Namun investigasi awal menunjukkan bahwa hasil gabungan dua tahap pembangunan ini justru tidak menunjukkan progres signifikan bahkan justru menimbulkan indikasi proyek asal-asalan, tim investigasi menemukan banyak kejanggalan, proyek tidak atau belum bisa difungsikan, ditemukan kerusakan struktural sehingga warga menyebut proyek ini sebagai “embung gagal”.

Temuan Eksklusif CupakNews
Embung tidak terisi air, saluran irigasi tidak terhubung, Dinding embung retak dan bocor, akses jalan rusak, area sekitar tidak tertata, tidak ada papan informasi proyek di lokasi, dokumentasi lapangan tanggal 13 Juni 2025 menguatkan dugaan bahwa proyek ini tidak sesuai dengan bestek kontrak.

Tuntutan & Arah Investigasi
Joni Oktavianus, Wasekjen DPN Lidik Krimsus RI yang turun langsung ke lokasi tersebut menyatakan, “Kita akan telusuri seluruh rantai kontrak proyek Embung Batang Bingung ini dari proses lelang, pengawasan, pelaksanaan, hingga potensi keterlibatan oknum,” ungkapnya.

Lidik Krimsus RI akan mendesak, Audit menyeluruh oleh BPK & Inspektorat, Pemanggilan kontraktor dan konsultan supervise, Transparansi dokumen RAB dan progressnya.

“Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Proyek pemerintah bukan ajang bancakan. Kami akan kawal hingga terang benderang,” tegasnya. (***) | Bersambung

Untuk konfirmasi media, klarifikasi :
📩 redaksi@cupaknews.com
📱 WA Investigasi: 089601662596